Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan hanya sekedar “Lip Service,” ataupun pemberian penghargaan semata semata, namun harus saat menjadi implementasi kegiatan bahkan autopilot penyelenggaraan pelayanan publik masing-masing ASN di era digitalisasi ini. Dalam mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan kualitas pelayanan publik, Analis Kepegawaian Ahli Muda BNNP Bali Hafzah Ayu Hagaspa,S.I.Kom mengikuti Webinar dengan Tema “Membangun Intergritas Sukseskan War On Drugs”.
Sosialisasi ini diprakarsai oleh Inspektorat BNN RI dengan MenpanRB ini diikuti oleh 262 perwakilan Satker BNN baik pusat maupun wilayah. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Inspektur Utama BNN RI yang dilanjutkan dengan paparan dari 2 Narasumber dari Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB (Ronald Annas) dan Inspektur III Ittama BNN (Mangaradja S, Hutagaol,AK.,MM).
Beberapa poin utama dalam penyampaian webinar ini adalah
- Predikat yang diperoleh bukan hanya hiasan namun harus dapat menjadi sarana untuk peningkatan pelayanan publik
- Satuan kerja yang telah meraih WBK agar dapat menjadi motor penggerak satuan kerja lain yang belum mendapat WBK, dan hal ini adalah bentuk poin WBBM Satuan kerja.
- Bentuk inovasi khususnya harus dapat langsung dirasakan stakeholder dalam hal ini adalah masyarakat
#WarOnDrugs
#IndonesiaBersinar
#SehatTanpaNarkoba
#BNNPBali
