Dalam rangka persiapan Pemilu 2024, Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan Rapat Pembahasan Revisi Anggaran Terkait Kebutuhan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam kegiatan dimaksud.
Hadir Ketua Tim Rehabilitasi BNNP Bali ( Luh Gede Idayanti, SH) dan Bendahara Penerimaan BNNP Bali ( Putu Indri Meiyana Sari) dalam kegiatan tersebut. Ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam acara rapat pembahasan Revisi PNBP terkait persiapan Pemilu yaitu:
1..Mengecek kembali Kesiapan Klinik Pratama BNN Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka pemilu 2024 dalam hal pemeriksaan kesehatan yaitu penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) berupa ketersediaan SDM, Alat tes urine serta ATK.
2.Bagi satker yang target PNBP sudah tercapai dan saat ini sdg dalam proses revisi, dapat berkoordinasi dengan bidang/seksi P2M untuk peminjaman alat tes urine atau dapat bersurat ke BNN Provinsi atau BNN kabupaten lain untuk dapat meminjam alat sementara sampai proses revisi selesai. Selain itu satker juga dapat berkoordinasi dengan rekanan apabila kebutuhan alat tes urine sangat mendesak.
3.Apabila KPU setempat ingin melaksanakan tes urine secara kolektif dan menggunakan system pembayaran setelah dilakukan pengecekan, maka diharapkan para satker melaksanakan penandatanganan PKS antara BNNP/K/Kota dengan KPU terkait pelaksanaan Pemeriksaan SKHPN, dan dituangkan didalam pasalnya bahwa pembayaran dilakukan setelah bbrp hari/minggu/bulan setelah dilaksanakannya tes urine. Sehingga Bendahara Penerimaan dapat membuat surat penagihan ke KPU setelah dilaksanakan kesepakatan tersebut.
#WarOnDrugs
#IndonesiaBersinar
#BidangRehabilitasi
#BNNPBALI
