Adapun rapat dibuka oleh Deputi Pemberantasan dengan penjelasan beberapa pintu masuk yang rawan di Indonesia sehingga Jajaran Pemberantasan diminta untuk berperan aktif melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data intelijen tentang titik masuk baik antar pulau maupun antar negara. Jajaran pemberantasan diperintahkan untuk mengatensi wilayah – wilayah rawan yang ada di daerah hukumnya, mengadakan kegiatan pulbaket untuk menentukan apakah wilayah tersebut rawan karena peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika atau karena sebab lainnya.
Disampaikan juga tentang tugas bagi anggota yang sudah Refresmen untuk melakukan deteksi /mengumpulkan data di wilayah-wilayah rawan yang sudah ditentukan oleh Deputi Pencegahan sekaligus melakukan uji coba atau tes terhadap pegawai yang sudah mendapat pelatihan. Kepada Kabid dan Kasi agar menjelaskan kepada anggota dan memberikan arahan serta mengontrol agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian dilanjutkan paparan oleh Direktur wastahti memberikan yaitu pengelolaan barang bukti non narkotika dalam rekening penampungan serta kegiatan TAT bisa langsung dengan pembina fungsi di Wastahti.
Paparan selanjutnya Direktur TPPU mengingatkan BNNP yang mendapatkan anggaran agar segera melaksanakan kegiatan penyidikan. Serta bon tahanan status narapidana dengan pemeriksaan yang berhari-hari wajib menerbitkan penahanan. Selanjutnya Direktur intelijen menyampaikan agar para kabid menetapkan analis yang ditunjuk untuk ke jakarta sehingga pembina fungsi bisa memberikan asistensi berkelanjutan, Analis yang berangkat yaitu prokes kesehatan dipatuhi dan Analis wajib menjaga kerahasiaan data. Berkaitan dengan alat yang dibutuhkan yaitu pengungkapan di daerah membutuhkan df bersurat ke deputi c.q. intelijen. Taktis operasional harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan bidang pencegahan karena bid cegah akan membangun komunitas narkoba.
#warondrugs
#sehattanpanarkoba
#IndonesiaBersinar
