Kepala BNN Provinsi Bali (Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H.) hadir dalam Rapat Pimpinan BNN RI Bersama LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) dalam Upaya Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Virtual Zoom.
Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh LPSK, terkait Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas. Disambung dengan sesi diskusi Kepala BNN RI beserta PJU BNN RI dengan Ketua LPSK dan PJU LPSK terkait Upaya Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Demikian untuk melaporkan kegiatan Rapat Pimpinan BNN RI Bersama LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) dalam Upaya Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Virtual Zoom, Terimakasih
#Balibersinar
#Indonesiabersinar
#BersihNarkoba
