Keuangan negara harus dikelola secara tertib, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pembukaan Kemenkeu Corpu Talk oleh Kepala BPPPK dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan menyebutkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memberikan pendapat/opini tentang kewajaran penyajian laporan sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Strategi dalam mempertahankan Akuntabilitasi Pelaporan Keuangan diantaranya : Membangun komitmen bersama; Meningkatkan kemampuan SDM; Meningkatkan pengawasan melalui APIP; Melaksanakan pendampingan; Memanfaatkan Teknologi Informasi dlm masa Pandemi Laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat secara nyata melalui peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
#BNNPBali
#WarOnDrugs
#IndonesiaBersinar