SEJARAH SINGKAT

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI

 

Atas dasar keputusan Presiden RI No 116, tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional, maka di tingkat pusat dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional dan di tingkat Provinsi dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Bali pada tanggal 14 Desember 2000 dengan surat keputusan Kapolri No. : Skep/13/XII/2000/BKNN tentang pembentukan dan pengesahan BKND Bali. Badan ini merupakan perubahan dari Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1971 tentang Koordinasi tindakan dan kegiatan instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya di tingkat Kota/Kabupaten dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Daerah Kota/Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 12-6-2001 dengan surat keputusan Ketua Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Bali Nomor : Skep/52/VI/2001/BKND tanggal 11 Juni 2001 tentang pembentukan dan pengesahan BKND Kota/Kabupaten se Bali.

 

Kemudian dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan demikian keputusan Presiden RI Nomor : 116 tahun 1999 tidak berlaku lagi.  Selanjutnya di tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten diubah namanya menjadi Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 11 Keputusan Presiden RI nomor : 17 tahun 2002 yang berbunyi antara lain

  1. Di Propinsi dan kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
  2. Badan Narkotika Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
  3. Badan Narkotika Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

 

Setelah itu diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, sesuai dengan bunyi Bab VIII Pasal 48 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Perpres ini maka Keputusan Presiden RI Nomor : 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dimana pada Perpres 83 Tahun 2007 pada Bab II Pasal 15 menyebutkan bahwa Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan pada Pasal 19 dan 20 disebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotka Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP. Selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Bali ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali dimana disebutkan dalam Bab II tentang Pembentukan pada Pasal 2 bahwa Pelaksana Harian Badan Narkotika termasuk kedalam lembaga lain dan pada Bab III tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi pada Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa Lakhar BNP merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Pelaksana Harian BNP, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BNP, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda, sedangkan untuk Tugas Pokok Pelaksana Harian BNP Bali tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bali sehingga Pelaksana Harian BNP Bali merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bali dan untuk Badan Narkotika Provinsi Bali dibentuk dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1608/04-L/HK/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Bali dimana dalam lampiran Keputusan Gubernur Bali tersebut dinyatakan bahwa Sekretaris BNP adalah Kepala Pelaksana Harian BNP Bali.

 

Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika memperkuat kelembagaan BNN serta kewenangan dibidang penyidikan dan penyelidikan, dan BNN merupakan lembaga Pemerinatah non Kementrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Hal tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dimana pada Bab II tentang Organisasi Badan Narkotika Nasional Bagian Kesebelas tentang Instansi Vertikal Pasal 31 disebutkan bahwa Instansi Vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP dan BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota dan pada Pasal 33 dinyatakan bahwa BNNP mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertikal.Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.