23231160_742278049290295_1393194110177444407_n

Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melalui Biro Perencanaan BNN RI melakukan Sosialisi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan tema Arah kebijakan dan Strategi Penanganan Narkoba Di Indonesia 2015-2019 pada Hari Senin (06/11) pukul 09.00 wita bertempat di Kantor BNNP Bali. Kegiatan ini dibuka Oleh Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Drs I Putu Gede Suastawa, dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Biro Perencanaan Settama BNN RI Dr. Agus Sudrajat, MA, serta didampingi Kabag Program dan Anggaran Settama Kombes Pol Dra. Kasiani.

Dalam pemaparan sosialisasi ini dititik beratkan pada Pembangunan Anti Narkoba serta sosialisasi Terkait edaran MENPAN RB tentang nomor 50 tahun 2017 pada tanggal 11 Oktober lalu.

“Pentingnya pemberdayaan masyarakat bersama instansi pemerintah dalam program P4GN adalah dalam rangka upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan narkoba yang meliputi aspek pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan”, Buka Ka BNNP Bali.

Kegiatan P4GN harus dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintahan daerah dimana BNN sebagai leading sektor utama
Kriteria keberhasilan yaitu penyebarluasan informasi,terlaksananya tes urine serta terbentuknya satuan tugas atau kader P4GN. Instansi Pemerintah di Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini juga sebagai upaya pengembangan kader penyuluh sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba terutama dilingkungan teman sejawatnya.

“BNN Jajaran dapat menjadi leading sektor dengan membentuk,membina relawan atau penggiat anti narkoba, dan dapat melakukan tes urine secara berkala,” urai Karo Perencanaan BNN RI dalam acara ini.

Diharapkan BNN jajaran di daerah dapat melakukan sosialisasi ke instansi Pemerintah Daerah dan Kabupaten untuk dapat melaksanakan surat Edaran Menpan tersebut, serta melaporkan hal tersebut kepada BNN RI dan Kementerian PAN-RB. Biro Perencanaan saat ini sedang menyusun Inpres tentang kebijakan dan strategi P4GN, harapannya pada 2018 sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat.

” Saat ini di Bali telah ada Perda No 7 tahun 2017 terkait P4GN, dan menganggarkan khususnya tentang tes urine di tiap instansi” tutup Ka BNNP Bali.

Pengembangan Potensi Organisasi Masyarakat Untuk P4GN
Peran Bea Cukai dalam P4GN